Monday, March 5, 2007

Berita juga

Konferensi PAPERNAS Jatim

diserang sisa-sisa Orba

Walaupun Suharto sudah turun dari « tahta » sejak 1998 tetapi kita semua menyaksikan bahwa sisa-sisa kekuatan politik rejim militer Orde Baru dewasa ini masih bercokol di berbagai bidang eksekutif, legislatif, judikatif dan juga di bidang kebudayaan (termasuk bidang agama).
Salah satu di antara banyak buktinya yang terakhir adalah apa yang terjadi di Batu (Jawa Timur), dengan adanya serangan brutal dari satu golongan yang menamakan Front Anti Komunis Indonesia terhadap Konferensi Daerah PAPERNAS (Partai Persatuan Pembebasan Nasional) tanggal 4 Maret 2007.

Mengingat sangat seriusnya peristiwa di Batu ini bagi kehidupan demokratis di Indonesia, berikut di bawah ini disajikan pernyataan pers (press release) DPP PAPERNAS yang ditandatangani Dominggus Oktavianus, Ketua Bidang Politik dan Demokratisasi, disertai dengan komentar berikutnya.

Press release DPP PAPERNAS tersebut berbunyi sebagai berikut :

« Sekitar pukul 15.00 WIB hari ini (4/3 07) massa yang menamakan diri Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) melakukan penyerangan terhadap Konferensi Daerah I PAPERNAS Jawa Timur (KONFERDA I PAPERNAS JATIM) di Batu, Jawa Timur.

Konferda I Jatim diikuti oleh 200 peserta dari 24 kabupaten/kota se-Jatim dan dihadiri oleh Ketua Umum DPP PAPERNAS, Sdr. Agus Prioyono. Tindakan tidak beradab, anti demokrasi, beserta fitnah tidak berdasar yang dilakukan FAKI tersebut adalah yang kedua kalinya, setelah penyerangan atas Kongres Pendirian Partai di Kaliurang, Yogyakarta bulan Januari lalu.

Seluruh prosedur hukum telah dilalui oleh panitia untuk menyelenggarakan Konferensi ini, sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum. Namun yang terjadi di lapangan, aparat kepolisian membiarkan aksi teror dan perusakan dilakukan oleh massa FAKI.

Kejadian memalukan yang terus berulang ini mengindikasikan bahwa cara-cara Orde Baru masih digunakan oleh sebagian faksi sisa Orba di dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Modus yang sama terjadi saat Kongres pembentukan PAPERNAS Yogyakarta, yaitu pihak Komando Resort Militer 072 Pamungkas Yogyakarta melakukan tekanan terhadap Kepolisian DIY untuk menghambat terselenggaranya Kongres.

Dengan demikian, telah terjadi pelanggaran serius terhadap fundamen demokrasi yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Fundamen demokrasi ini kami pandang sangat krusial, karena dengan kebebasan tersebut maka Bangsa ini akan mendapatkan kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan, melalui pembangunan kekuatan rakyat yang sadar akan hak-hak ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Oleh karena itu DPP PAPERNAS menyatakan sikap:

1. Menuntut kepada pemerintahan SBY-JK untuk menjamin hak-hak mendasar tersebut dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan menindak tegas pihak-pihak yang anti-demokrasi, anti kemajuan, dan ingin mempertahankan atau meningkatkan kekuasaannya dengan cara-cara yang fasistik dan tidak beradab.

2. Menuntut kepada institusi TNI dan POLRI untuk membersihkan institusinya dari faksi-faksi Orde Baru yang anti demokrasi, anti kedaulatan Bangsa, dan anti rakyat.

3. Mendesak Kapolri Jend.Pol. Sutanto untuk mencopot Kapolresta Batu, AKBP. Bambang Priyo Handoko dari jabatannya karena tidak melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap acara yang sah menurut hukum, yang berarti Kapolresta telah melanggar UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kami menyerukan kepada seluruh kader dan anggota PAPERNAS di tingkat Nasional maupun di basis-basis rakyat untuk tidak menjadi mundur, namun sebaliknya semakin semangat melanjutkan kerja-kerja politik bersama rakyat.
Situasi ini membuktikan bahwa pilihan politik yang kita ambil menghasilkan reaksi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan cita-cita kedaulatan rakyat dan Bangsa Indonesia diwujudkan.

Sekaligus kami menyampaikan permohonan solidaritas dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air pembela demokrasi dan yang sama cita-citanya, untuk menyampaikan protes terhadap kejadian ini kepada pemerintah cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia. » (kutipan press release PAPERNAS selesai).

Perlu pernyataan solidaritas dari mana-mana

Kejadian penyerangan FAKI terhadap konferensi daerah PAPERNAS di Batu ini perlu menjadi perhatian dari seluruh gerakan demokratis di Indonesia, yang terdiri dari berbagai parpol, LSM atau Ornop, atau bermacam-macam gerakan dan perkumpulan. Karena, aksi penyerangan FAKI (sudah kedua kalinya) terhadap PAPERNAS ini merupakan bukti bahwa praktek-praktek terror yang dilakukan selama 32 tahun Orde Baru masih terus bisa digunakan - dewasa ini -- oleh unsur-unsur atau pendukung Orde Baru.

Aksi-aksi terror, intimidasi, fitnah, atau penyebaran « momok komunis » akhir-akhir ini sering digunakan sisa-sisa rejim militer Orde Baru, untuk mencoba mendiskreditkan berbagai perlawanan rakyat yang beraneka-ragam dan makin meluas untuk menuntut perbaikan hidup, melawan pengangguran dan kemiskinan, melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta menentang neo-liberalisme. Kalau aksi-aksi terror, intimidasi dan fitnah semacam itu tidak dilawan bersama oleh berbagai gerakan atau kekuatan anti-Orde Baru, maka negara kita Indonesia akan kembali ke zaman gelap Suharto dkk.

Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah kiranya kalau berbagai kekuatan demokratis dan anti-Orde Baru segera berramai-ramai mengeluarkan pernyataan solidaritas kepada PAPERNAS dan menuntut kepada pemerintahan SBY-JK untuk menjamin hak-hak mendasar seluruh warganegara Indonesia, dengan menindak tegas segala tindakan anti-demokrasi. Pernyataan solidaritas ini bisa dikirimkan langsung kepada DPP PAPERNAS (alamat ¨Jl. Tebet Barat Raya No. 5, RT 15/RW 01, Jakarta Selatan 12820. Telp/Fax: (+62)21-8305819. Alamat
E-mail : dpp_papernas@ yahoo.com atau hidup_rakyat@ yahoo.com).

Pernyataan solidaritas dari berbagai kalangan di Indonesia dan juga di luarnegeri terhadap PAPERNAS akan menunjukkan bahwa aksi-aksi golongan yang masih bisa ditunggangi oleh sisa-sisa Orde Baru (yang sebagian bersembunyi di kalangan aparat-aparat negara) untuk mengadakan terror, intimidasi, dan tindakan-tindakan anti-demokratis lainnya, tidak bisa dibiarkan terus begitu saja tanpa mendapat perlawanan yang selayaknya..

Siapa yang berdiri di belakangnya?

Serangan golongan yang menamakan diri Front Anti Komunis Indonesia terhadap konferensi daerah PAPERNAS di Batu ini patut kiranya ditelaah dari berbagai segi. Siapa atau fihak mana yang sebenarnya berdiri di belakangnya atau menjadi “dalangnya”? Apakah golongan ini tidak senafas atau sejiwa dengan aksi-aksi atau gerakan anti-komunis di zaman Orde Baru? Kita sudah tahu bahwa di masa yang lalu rejim militer Orde Baru berhasil “merangkul” (denganbeaya yang mahal sekali !) sebagian golongan Islam, untuk melancarkan secara besar-besaran kampanye anti-Sukarno dan anti-komunis, yang sejalan dengan politik nekolim AS dan sekutu-sekutunya.

Dalam jangka yang lama sekali, rejim militer Suharto, yang dengan jelas dan terang-terangan melakukan kolaborasi erat sekali dengan imperialisme AS, telah membuka lebar-lebar pintu Indonesia untuk penanaman modal asing yang menguras kekayaan bumi Indonesia. Imperialisme AS ini jugalah yang sejak bertahun-tahun mengaduk-aduk Irak, dan berusaha mengadu-domba berbagai bangsa Arab dan negara Islam dan Israel di Timur Tengah demi kepentingan AS sendiri. Jelaslah kiranya bagi banyak orang bahwa masa kolaborasi antara rejim militer Orde Barunya Suharto dengan imperialisme AS adalah salah satu halaman hitam, yang penuh dengan darah dan jiwa, dalam sejarah bangsa Indonesia.

Perjuangan nasional melawan imperialisme AS.

Dilihat dari segi perjuangan menentang imperialisme AS (dengan Bank Dunia-nya, IMF-nya, WTO-nya, singkatnya neo-liberalisme- nya atau neo-kapitalisme- nya) maka serangan Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) terhadap konferensi daerah PAPERNAS di Batu - dan Kaliurang - merupakan suatu pengkhianatan terhadap kepentingan nasional rakyat Indonesia. Sebab, program perjuangan PAPERNAS adalah mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk membebaskan negara dan rakyat dari cengkeraman kepentingan- kepentingan modal monopoli asing.

Patut diketahui bahwa konferensi daerah PAPERNAS di Batu dihadiri oleh 200 peserta dari 24 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Jadi, merupakan konferensi jang cukup besar. Konferensi ini adalah langkah untuk menindaklanjuti hasil-hasil kongres pembentukan PAPERNAS di Kaliurang tanggal 18-20 Januari 2007.Kongres pembentukan/ pendirian partai di Kaliurang ini diikuti oleh 370 perwakilan dari 21 provinsi dan 120 kota/kabupaten, dan 20 peserta peninjau dari kalangan intelektual (seperti Dr. Dede Oetomo dan Dr. George Junus Aditjondro), serta dari utusan organisasi-organisa si lain yang diundang.

Namun, kongres di Kaliurang itu telah berlangsung di bawah tekanan fisik, psikologis, dan politis, antara lain oleh karena adanya aksi-aksi terror Front Anti Komunis Indonesia dan pembatasan-pembatas an yang berusaha dilakukan oleh aparat-aparat negara. Dalam menghadapi situasi yang demikian itu, kongres terpaksa dipercepat, tetapi berhasil mengambil
keputusan-keputusan penting yang bisa ditindaklanjuti di kemudian hari.

PAPERNAS adalah partai front yang luas dan supel

Lahirnya PAPERNAS di bulan Januari 2007 merupakan sumbangan penting dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan imperialisme, dan untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia Baru yang mandiri, demokratik dan sejahtera.

Program mendesak PAPERNAS adalah : menyelesaikan krisis dengan penghapusan hutang luar negeri, nasionalisasi industri pertambangan, dan membangun industrialisasi nasional, yang disebut dengan Tri Panji Pembebasan Nasional.

Dalam bidang strategi dan taktik telah digariskan oleh PAPERNAS bahwa pemilu 2009 dijadikan sebagai momentum dalam program perjuangan rakyat Indonesia melawan imperialisme dengan Tri Panji Persatuan Nasional sebagai program mendesak dan Front Persatuan sebagai alatnya. Jadi, PAPERNAS adalah suatu partai front, yang berusaha mempersatukan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya berbagai kekuatan dalam masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, isi semboyan yang dipakai PAPERNAS untuk berbagai keperluan dan kesempatan cukup mencakup kepentingan nasional yang luas dan patriotik, yaitu « Cukup sudah jadi bangsa kuli, bangkit jadi bangsa mandiri ! ». Semboyan lainnya, yang juga mengandung pesan yang menjangkau jauh adalah :

“Hapus Utang Luar Negeri!

Nasionalisasi Industri Pertambangan!

Bangun Industri Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat!”

Paris, 5 Maret 2007

BERITA

Kronologi Usaha Pembubaran KONFERDA I Papernas Jatim oleh Front Anti Komunis

Kronologis Penyerangan Front Pembela Islam (FPI) dan sekutunya terhadap Konferensi Daerah (KONFERDA) I Papernas Jatim.

Konferda Jatim dilakukan di Hotel Selecta, Kota Batu dihadiri dari 20 kota/kab dengan perkiraan peserta 282 orang. Karena terjadi penyerangan dari FPI maka banyak peserta dari kota/kab yang tidak bias masuk hotel.

Berikut kronologisnya:

Pukul 12.15 wib :
Peserta Konferensi Daerah I Papernas dari daerah mulai berdatangan di Hotel Selecta. Kota/Kab yang awal hadir yaitu Kab Blitar (10 orang), Kab Gresik (32 oran), Kab Mojokerto (18 orang), Kab Jombang (6 orang).

Pukul 12.25 wib :
Registrasi Kepesertaan dari kab/kota yang sudah hadir. Datang kota/kab lain yang berdatangan yaitu Kota Malang (20 orang)

Pukul 12.35 wib :
Peserta masuk Aula Hotel sebagai persiapan pembukaan konferda. Untuk menunggu pembukaan yang rencananya dimulai pukul 14.00 wib, selama -/+ 2 jam peserta menyelinginya dengan musik – musik, orasi ilmiah dan puisi.

Pukul 13.50 wib :
Tokoh masyarakat yang diundang mulai hadir, seperti dari kalangan Agamawan yaitu Romo Ghany dari Surabaya. Peserta juga kembali berdatangan seperti dari Kab Jember (18 orang)

Pukul 14.10 wib :
ketika kawan peserta sudah berada di Aula untuk dikondisikan pada acara pembukaan kemudian dating sekitar 50 massa dari Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) Jatim dan Front Pembela Islam (FPI) menggunakan sepeda motor. Di Hotel ini juga sebelum peserta konferda hadir sebenarnya sudah hadir aparat kepolisian dari Polres Batu sekitar 2 satuan setingkat kompi (SSK) dengan peralatan lengkap.

Pukul 14.20 wib :
Sambil berorasi “Tak Ilmiah” dan membentangkan poster pembubaran konferda papernas, massa yang mengklaim diri dari Front Umat Islam yang berasal dari 9 organisasi yaitu Gerakan Nasional Patriot Indonesia (GNPI), Serikat Penanggulangan Komunis Gaya Baru (SP-KGB), Center for Indonesia Communities Studies (CICS), Forum Ukhuwah Islamiah (FUI), Yayasan Kanigoro, Ikatan Keluarga Madura (IKAMRA), Pemuda Muhammadiyah, Front Anti Komunis (FAK), Hisbul Wathon (HW). Mereka juga membakar bendera, baliho Papernas yang ada di sepanjang jalan menuju hotel Selecta.

Pukul 14.25 wib :
Peserta secara keseluruhan masuk aula sekaligus konsolidasi, briefing untuk membuat system pengaman internal. Sekitar 25 orang jadi Bapor yang berada di pintu masuk utama aula. Karena massa bersikeras memaksa masuk ke aula polisi membuat barikade – barikade. Di belakang barikade itulah bapor ditempatkan. Selama 2,5 jam……massa yang dimotori FPI itu tetap menjalankan aksinya.Dan selama itu pula negoisasi – negoisasi dilakukan tetapi berjalan alot dan hasilnya selalu buntu karena pihak kepolisian yang cenderung pengecut untuk membubarkan massa dari FPI yang jelas – jelas melanggar hukum dikarenakan tidak ada izin melakukan aksi.

Pukul 17.00 wib :
Negoisasi terakhir dengan mereka. Karena ada indikasi akan dimulai penyerangan.
Pukul 17.30 wib : massa FPI udah mulai ngotot masuk dengan bermaksud menembus barikade polisi, aksi berlangsung selama 1 jam. Dengan sekuat tenaga dan gagah berani kawan – kawan peserta mempertahankan diri di dalam ruangan aula. Dan kawan peserta dari kota lain(Sby,Sidoarjo, lamongan, tuban) yang hadir terlambat dialihkan ke tempat lain di bawah koordinasi panitia luar. Sambil mempersiapkan diri membantu bila diperlakukan. Dan mereka sempat memecahkan kaca aula.

Pukul 18.35 wib :
aksi mulai berhenti. Selama 2 jam peserta bertahan di dalam ruangan sambil menunggu arahan selanjutnya dari pimpinan yang berada di luar

Pukul 20.35 wib :
Panitia dan pimpinan yang berada di luar masuk ke ruangan melalui pintu belakang. Dan menginstruksikan segera diadakan konferda darurat dengan lansung masuk agenda pemilihan struktur. Karena kita ada kesepakatan dengan pihak kepolisian jam 22.00 kita akan membubarkan diri.

Pukul 22.00 wib :
selesai konferensi dan persiapan pulang.

Demikian Kronologis dari kami. Terima kasih atas segala dukungannya.

Panitia Konferensi Daerah I Papernas Jawa

Bram Suprayogo

Cukup Sudah Jadi Bangsa Kuli, Bangkit Jadi Bangsa Mandiri!
------------ --------- --------- --------- --------- --------- -
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembebasan Nasional (DPP-Papernas)
Jl. Tebet Barat Raya No. 5, RT 15/RW 01, Jakarta Selatan 12820. Telp/Fax: (+62)21-8305819

REKLAMASI MAY DAY


Pemaknaan ulang proletariat merujuk pada perluasan insurgensi yang tidak lagi dibatasi oleh tembok pabrik, tapi juga mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari ekonomi uang, dan yang didominasi oleh rezim akumulasi kapital.


Abad keduapuluh satu di Indonesia, kita masih saja mendapati proyeksi dari pergerakan anti-kapitalis sebagai suatu gerakan buruh kerah biru, buruh industrial.

May Day sebagai suatu peringatan internasional terhadap perjuangan anti-kapitalis juga tidak terlepas dari imaji yang didominasi oleh imaji buruh industrial. Perjuangan anti-kapitalis menjadi sekedar perjuangan yang melibatkan antagonisme dan konflik antar subyek buruh dan majikan dalam lingkup tembok pabrik.

Sementara itu, dominasi kapitalisme sendiri telah bertransformasi demikian jauh dari batasan-batasan tembok pabrik, mesin-mesin industri dan buruh industrial–suatu imaji perjuangan anti-kapitalis dari abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Dominasi kapitalisme dalam beragam bentuknya telah memasuki beragam ruang dan mensubordinasikan beragam subyek–suatu hubungan dominasi dan subordinasi yang tidak bisa lagi dimaknai dengan analisa anti-kapitalis yang hanya tertarik untuk mengunyah-ngunyah doktrin-doktrin masa lampau.

Memaknai ulang perjuangan anti-kapitalis adalah mengembangkan suatu analisa dominasi kapitalis yang kontekstual pada zamannya. Saat ini kita mendapati rantai dan jejaring eksploitasi kapitalisme, dari wilayah di pelosok-pelosok yang paling terpencil, (tentunya) di pabrik-pabrik sampai di wilayah-wilayah metropolis; ruang-ruang yang didominasi yang mensubordinasikan beragam subyek—masyarakat indigenous yang dipatenkan gennya, pekerja perkebunan, petani subsisten, ibu rumah tangga, pelajar, pengangguran, kaum miskin kota yang berada pada sektor informal, juga pekerja kerah putih. Eksploitasi kapitalis terus menerus memperluas reproduksi nilai lebih dan pengakumulasian modal–melalui perluasan sistem kerja [i] pada subyek-subyek dan perluasan dominasi pada ruang-ruang dan sumberdaya. Rantai reproduksi kapital yang sedemikian luas cakupannya telah menghasilkan eksplotasi pada manusia yang bukan lagi terbatas pada bentuk yang fisik dan material, tapi juga mencakup dehumanisasi
melalui perusakan mental dan spiritual. Di sini kita berbicara tentang lingkup dehumanisasi yang luas—alienasi sebagian besar masyarakat dunia yang masih miskin [ii] (dari kebutuhan-kebutuhan mendasarnya) , pereduksian hidup menjadi kerja, alienasi sosial (hilangnya kekerabatan dan komunitas), alienasi manusia dari lingkungan dan alam (penghancuran ekologis), alienasi manusia terhadap kemampuannya untuk mengendalikan dan menentukan hal-hal yang menyangkut eksistensinya (pereduksian hidup menjadi mekanisme perintah untuk mengkonsumsi dan bekerja).

Monster kapitalis yang eksis saat ini merupakan kapitalisme lanjut—yang merupakan konstruksi sistem ekonomi dan pengambil kebijakan yang melibatkan rezim di tingkatan global (beragam badan multilateral dan korporasi multinasional) dan satelit-satelit lokalnya (negara sebagai institusi yang melakukan pengaturan dan kapitalis lokal yang beroperasi dalam ruang-ruang terbatas yang disebut nasion). Sistem ekonomi kapitalis global yang disebut sebagai ekonomi neoliberal ini telah memungkinkan kapitalisme untuk memperluas cakupannya terhadap pasar, tenaga kerja dan sumberdaya, melampaui batas-batas geografis—perluasan rantai dan jejaring eksploitasi. Hubungan eksploitatif yang didasari pada pemetaan global dunia berdasarkan pendistribusian modal, pasar, tenaga kerja, teknologi, barang dan jasa—telah berkembang melampaui imajinasi para teknokrat neo liberal. Pasar Bebas telah memungkinkan konsentrasi kekayaan dan dominasi politik oleh segelintir pihak dalam taraf yang tidak
terbayangkan sebelumnya [iii].

Di tengah arus kapitalisme dalam tahap yang lanjut ini, perjuangan anti-kapitalisme berada dalam suatu tranformasi, yang tidak lagi mungkin hanya bersandar pada puing-puing reruntuhan, memori, heroisme dan glorifikasi gerakan-gerakan yang telah menempati relung-relungnya dalam arsip sejarah. May Day sebagai simbolisasi dari perjuangan anti-kapitalis internasional/ global harus mereklamasi makna dan semangat perjuangannya untuk merengkuh perluasan subyek yang tersubordinasi dan subyek-subyek yang melakukan insurgensi. Perjuangan yang tidak lagi dibatasi oleh tembok pabrik dan buruh industrial, tapi juga mencakup beragam ruang dan populasi yang didominasi oleh rezim akumulasi kapital.


Jaringan Otonomis (Jakarta), Jaringan Autonomous Kota (Salatiga), Apokalips (Bandung), Affinitas (Jogjakarta)




------------ --------- --------- ---

[i] Kapitalisme merupakan suatu sistem yang terobsesi dengan kerja, dimana perkembangan kapitalisme selalu menuntut perluasan kerja. Perluasan kerja yang awalnya merupakan suatu mekanisme untuk meningkatkan produksi; saat ini semakin diperluas pada kerja untuk menigkatkan konsumsi (perluasan bidang kerja periklanan dan pemasaran). Dominasi kerja ini juga secara jelas tersirat dalam konsep pengelolaan tenaga kerja kapitalis, dimana waktu yang tidak dipenuhi oleh kerja direduksi menjadi sekedar waktu pemulihan (rekreasi), suatu tenggang waktu yang diatur sebelum subyek perkerja kembali pada aktivitas kerjanya. Perluasan kerja juga telah melampaui pabrik dan kantor, di mana seluruh aspek kehidupan bagi sebagian besar masyarakat dunia telah didominasi oleh kerja dalam rantai reproduksi kapital--yang bahkan telah menginvasi relung-relung sosial dimana aktivitas manusia tidak bersinggungan langsung dengan ekonomi uang--contohnya adalah kehidupan domestik yang berfungsi untuk
mengelola tenaga kerja dan mereproduksi tenaga kerja baru.

[ii], [iii] Data PBB menunjukkan bahwa kekayaan 200 orang terkaya di dunia adalah lebih dari kekayaan gabungan 41% penduduk dunia. Pada tahun 1998, belanja konsumsi 20% populasi dunia yang tinggal di negara-negara maju, mencapai 86% dari belanja konsumsi dunia. Sementara belanja konsumsi bagi 20% penduduk termiskin di dunia adalah 1,3 % dari belanja konsumsi dunia, proporsi yang lebih buruk dari kondisi 30 tahun lalu (sebesar 2,3%).

Sementara itu, dalam konstelasi hegemoni politik kapitalisme global, kita menemui tatanan hirarkis di mana badan-badan multilateral, korporasi transnasional dan pakta-pakta perdagangan bebas (yang kesemuanya merupakan institusi elitis) memberikan posisi subordinat pada negara-negara nasion (khususnya negara dunia ketiga), yang saat ini secara esensial merupakan organisasi-organisa si lokal yang menjalankan mediasi politik, mendisplinkan populasi lokal dan melakukan redistribusi pendapatan dalam teritori masing-masing yang terbatas.

Korupsi Menurut Sejarah

Oleh H. ROSIHAN ANWAR


SEBAGAI anggota kehormatan MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) saya terkejut membaca keterangan Prof. Dr. Hj. Ninna Lubis dari Unpad dalam harian "PR" baru-baru ini bahwa di kalangan mahasiswa minat belajar sejarah berkurang. Dalam pertemuan guru-guru sejarah tingkat SMA di Jakarta tanggal 28/2, menurut Kompas (1/3), dibicarakan mengenai siswa mengabaikan sejarah dan faktor penyebabnya lantaran mata pelajaran sejarah tidak diujikan dalam ujian nasional (UN). Saya menjadi terhening dibuatnya. Maklum, saya berpendapat bahwa belajar dan mengenal sejarah bangsa sendiri penting maknanya bagi membangun karakter.

Ambil sebagai contoh soal korupsi yang tengah melanda Indonesia sehingga Indonesia disebut sebagai "negara paling korup di dunia". Kenapa sampai begitu? Tentu banyak alasan bisa dikemukakan. Tapi kalau membaca sejarah kita lalu lebih mengerti dibuatnya. Korupsi ada sudah sejak VOC atau Kompeni Belanda berabad-abad yang lalu. VOC memegang monopoli perdagangan dan opperkoopman atau pedagang yang mengepalai organisasi merupakan sosok utama.

Dalam praktik justru opperkoopman memberi contoh buruk, karena selain berdagang untuk VOC dia sendiri memuat dalam kapal Kompeni barang pribadinya sendiri untuk diperjualbelikan dan dengan begitu memperoleh penghasilan yang tidak disetorkan kepada Kompeni. Orang pribumi tentu melihat korupsi pegawai Belanda tadi dan dengan caranya pula meniru perbuatan tersebut.

Tiap tahun VOC di Batavia mengirim laporan kepada Heren XVII di negeri Belanda yang disebut missieven. Di dalamnya selalu dilaporkan tentang keadaan di Jawa bahwa Elka Regent zijn Chinees, tiap regent (bupati) mempunyai Cinanya sendiri. dengan kata lain, kolusi antara pejabat dan pedagang Tionghoa sudah lama ada di negeri ini, secara turun-temurun. Barangkali ada benarnya pendapat Bung Hatta bahwa korupsi telah membudaya di negeri ini.

Dirk Vlasblom antropolog budaya menulis dalam bukunya Indonesia (2005) mengenai KKN di Indonesia. Dia mengatakan bahwa negara (Indonesia) adalah sentralistis dan hierarkis, tapi lemah. Kesadaran tentang kepentingan umum nyaris tidak berkembang. Memperoleh sebuah jabatan publik menciptakan kewajiban-kewajiban , tidak terhadap publik yang anonim (tak dikenal), tetapi terhadap orang-orang yang telah memuluskan jalan baginya dan terhadap pengikut-pengikutny a seperti keluarga, kawan sekampung atau sedaerah. Jabatan-jabatan pemerintah ialah posisi-posisi untuk dimanfaatkan. Dana-dana umum tidak dianggap sebagai milik masyarakat bersama, tetapi sebagai tempat makanan bagi pemegang-pemegang kuasa yang mereka pakai untuk memperkuat jaringan-jaringan mereka dan dengan begitu posisi-posisi kekuasaan.

"Mangkin-mangkin" setelah Soeharto

Para sosiolog menamakannya suatu pola budaya (cultuurpatroon) sebuah kebiasaan yang telah mendalam dan dengan diam-diam diterima di kalangan luas. Para mahasiswa Indonesia yang menantang Presiden Soeharto menciptakana akronim KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Tiada seorang pun di Indonesia menyangkal bahwa setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 KKN hanya menjadi lebih hebat.

Korupsi juga menciptakan kemiskinan. Warga negara membayar terlalu banyak untuk jasa pelayanan dari pihak jawatan pemerintah. Pegawai tetap dibayar sedikit gajinya, perusahaan didorong berbiaya tinggi, investor luar negeri tidak datang, pertumbuhan ekonomi mandek. Berbarengan dengan itu, ia membuat yang kaya menjadi lebih kaya, karena kekuasaan telah dijadikan uang. Para menteri tinggal di rumah-rumah yang dari gaji mereka tidak mampu mereka bayar. Bahwa politisi hampir tanpa kecuali terjebak dalam suatu jaringan ikut bersalah, menimbulkan sebuah paradoks. Mereka ikut menyanyikan perlunya memberantas KKN, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk itu. Bahasa Indonesia mengenal sebuah ungkapan untuk lingkaran setan ini yaitu "tahu sama tahu" alias te-es-te (TST).

Akhir 2002 DPR setelah lama ragu-ragu memutuskan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengambil alih tanggung jawab menyelesaikan perkara-perkara besar korupsi dari polisi dan kejaksaan dan aparat yang tertular oleh KKN, demikian Dirk Vlasblom (hlm. 32-33).

Dalam hal pemberantasan korupsi kini ada berita bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pengurus Transparency International Indonesia (TII) yang ketua dewan pengurusnya ialah Todung Mulya Lubis tanggal 28/2. Presiden SBY menegaskan kembali komitmennya untuk memberantas korupsi dengan tak akan adanya moratorium atau penghentian. Todung melaporkan kepada Presiden hasil survei TII yang antara lain menemukan bahwa "lembaga vertikal tak mendukung pemberantasan korupsi. Lembaga yang dimaksud adalah polisi, pengadilan, pajak, badan pertanahan, imigrasi, bea dan cukai, serta militer". Setelah membacaa berita tadi, kita tunggu sajalah apa yang akan terjadi seterusnya? Bisakah "kolusi" yang dalam bahasa Belanda disebut handjespak benar-benar dihentikan?

Belakangan media juga repot memberitakan tentang peristiwa Mensesneg Yusril versus Ketua KPK Taufiequrrahman yang menurut naga-naganya setelah diselesaikan oleh Presiden SBY "secara adat" (apa pun makna istilah itu) akan menguap begitu saja, tanpa ada tindak lanjut. Handjespak mungkin terlalu kuat untuk dihentikan?

Walaupun demikian, kita tidak boleh kendor semangat. Korupsi menurut sejarah memang sudah lama eksis di sini. Namun, kita harus bertekad untuk menghilangkannya betapa pun memakan waktu lama. Kita perlu membaca dan mempelajari sejarah kita sendiri lebih intensif.***

Penulis, wartawan senior.

Hari Perempuan Sedunia

Sejarah 8 Maret
Di kalangan gerakan perempuan baik di Indonesia maupun seluruh negara-negara di dunia (secara internasional) , 8 Maret dirayakan sebagai Hari Perempuan Se-Dunia. Penentuannya berawal dikarenakan pada tanggal 8 Maret 1857, para buruh perempuan di pabrik pakaian dan tekstil (disebut 'buruh pabrik garmen') di New York, Amerika Serikat mengadakan sebuah aksi protes. Mereka menentang kondisi tempat kerja yang tidak manusiawi dan upah kerja yang rendah. Polisi menyerang para buruh perempuan yang berdemonstrasi dan membubarkan mereka. Dua tahun kemudian, juga di bulan Maret 1859, untuk pertama kalinya para perempuan ini mendirikan serikat buruh sebagai upaya melindungi diri mereka serta memperjuangkan beberapa hak dasar di tempat kerja, seperti jam kerja selama 8 jam, upah kerja, cuti hamil, cuti haid dan jaminan kesehatan.
Peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam konteks pasang naik gerakan perempuan di seluruh dunia pada awal abad ke-20 (di Indonesia muncul Kartini dengan pikiran-pikirannya yang tertuang dalam kumpulan dari suratnya). Saat itu kaum perempuan sudah terorganisasi dan gerakannya meluas di Eropa dan Amerika yang tercermin dari terbentuknya International Women Suffrage Alliance (1904). Awal abad ini marak dengan diorganisasikannya protes, demonstrasi, pemogokan buruh, dan kampanye persamaan hak dan menentang penindasan terhadap buruh perempuan. Bangkitnya perempuan sebagai buruh yang tertindas merupakan buah dari perubahan sosial itu sendiri, berkembangnya modal dimana sesungguhnya buruh merupakan penggerak perkembangan yang sekaligus dihisap oleh pemilik modalnya.
Tanggal 8 Maret 1908, sebanyak 15 ribu perempuan turun ke jalan sepanjang kota New York menuntut diberlakukannya jam kerja yang lebih pendek, menuntut hak memilih dalam pemilu dan menghentikan adanya pekerja di bawah umur. Mereka menyerukan slogan "Roti dan Bunga", roti adalah sebagai simbol jaminan ekonomi dan bunga melambangkan kesejahteraan hidup. Pada bulan Mei 1908, Partai Sosialialis Amerika mencanangkan hari Minggu terakhir di bulan Februari untuk diperingati sebagai Hari Perempuan Nasional.
Menyusul deklarasi Partai Sosialis Amerika tersebut, Hari Perempuan Nasional untuk pertama kalinya diperingati di Amerika Serikat pada tanggal 28 Februari 1909. Selanjutnya pada tahun 1913, para perempuan merayakannya pada hari Minggu terakhir bulan tersebut.
Sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan oleh organisasi-organisa si sosialis dari seluruh penjuru dunia, berlangsung di Kopenhagen, Denmark pada tahun 1910. Konferensi Kaum Sosialis Internasional tersebut mengusulkan agar Hari Perempuan menjadi berwatak internasional. Usulan ini pertama kali terlontar dari Clara Zetkin, seorang perempuan Sosilias Jerman, yang mengusulkan Hari Internasional untuk memperingati terjadinya pemogokan para buruh garmen di Amerika Serikat. Usulan tersebut disepakati secara aklamasi oleh lebih dari 100 perempuan dari 17 negara peserta konferensi, termasuk diantaranya oleh tiga perempuan yang untuk pertama kalinya dipilih sebagai anggota parlemen Finlandia. Hari Perempuan Se-dunia tersebut ditetapkan untuk menghormati gerakan menuntut hak-hak untuk kaum perempuan, termasuk di dalamnya hak untuk memilih (dikenal dengan 'hak pilih'). Pada saat itu belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk peringatan tersebut.
Deklarasi kaum Sosialis Internasioanal mendatangkan pengaruh yang besar. Pada tahun berikutnya, tahun 1911, untuk pertama kalinya Hari Perempuan Se-dunia dirayakan di Austria, Denmark, Jerman dan Swiss. Tanggalnya 19 Maret dan lebih dari satu juta laki-laki dan perempuan tumpah ruah memenuhi jalanan dalam sebuah aksi demonstrasi yang bergelombang. Di samping menuntut hak memilih dan bekerja di kantor-kantor publik, mereka juga menuntut hak-hak kerja dan menghentikan diskriminasi dalam pekerjaan.
Tidak sampai seminggu berikutnya, yakni pada tanggal 25 Maret, terjadilah tragedi Kebakaran Triangle di New York. Lebih dari 140 buruh, kebanyakan adalah gadis-gadis Italia dan para buruh imigran di perusahaan Triangle Shirtwaist, tewas lantaran rendahnya jaminan keamanan. Liga Serikat Buruh Perempuan dan Serikat Buruh Garmen Perempuan Internasional melakukan berbagai aksi protes menentang terjadinya tragedi yang sebenarnya dapat dihindari itu. Mereka juga melakukan pawai pada upacara pemakaman yang melibatkan lebih dari 100 ribu orang. Kebakaran Triangle tersebut berdampak sangat besar terhadap Undang-Undang perburuhan dan terhadap kondisi kerja yang buruk yang menyebabkan terjadinya bencana yang diperingati pada perayaan Hari Perempuan Se-dunia tahun-tahun berikutnya.
Sebagai bagian dari gerakan perdamaian muncul pada malam Perang Dunia I, para perempuan Rusia mengadakan peringatan Hari Perempuan Se-dunia yang pertama pada hari Minggu terakhir di bulan Februari tahun 1913. Di tempat lain di Eropa, tanggal 8 Maret di tahun berikutnya, perempuan menyelenggarakan aksi demonstrasi untuk memprotes perang dan menyatakan solidaritas dengan saudara-saudara mereka lainnya.
Berkaitan dengan gugurnya dua juta tentara Rusia dalam peperangan, para perempuan Rusia kembali memilih hari Minggu terakhir pada bulan Februari 1917 untuk melakukan aksi mogok menuntut "roti dan perdamaian" yang dilakukan dengan demonstrasi- demonstrasi massa dan protes menuntut bahan makanan, yang dilancarkan oleh kaum perempuan , laki-laki dan anak-anak. Para pimpinan politik menentang pemilihan waktu mogok, tetapi para perempuan tetap melakukannnya.
Akhirnya, empat hari kemudian, Tsar Rusia turun dari kursi kekuasaan dan pemerintahan sementara mengabulkan tuntutan hak pilih bagi kaum perempuan. Minggu yang bersejarah tersebut jatuh pada tanggal 23 Februari kalender Julian yang kemudian dipakai di Rusia, bertepatan dengan tanggal 8 Maret menurut kalender Gregorian yang dipakai di tempat lain
Semenjak awal tahun-tahun tersebut, Hari Perempuan Se-dunia menyandang ruang yang baru bagi kaum perempuan baik di negara maju maupun negara-negara berkembang. Setelah tahun 1975, PBB menetapkan sebagai tahun internasional perempuan, yang kemudian pada tahun 1976 hingga 1985 ditetapkan sebagai "Dasa Warsa Perempuan Se-dunia" (Sepuluh Tahun untuk Perempuan Internasional) .
Pada bulan Desember 1977, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi yang menetapkan sebuah Hari PBB untuk Hak-hak kaum perempuan dan Perdamaian Internasional (perdamaian dunia). yang penetapan harinya diserahkan pada masing-masing negara. Kebanyakan negara-negara di dunia menetapkan 8 Maret, yang memang sudah dikenal sebagai Hari Perempuan Se-dunia. PBB sendiri pada tahun 1978 menetapkan tanggal 8 Maret dalam daftar hari libur resmi.
PBB membangkitkan perhatian dunia akan persoalan perempuan dengan mengadakan empat konferensi perempuan sedunia PBB untuk membantu mewujudkan tuntutan hak-hak dan partisipasi kaum perempuan di dalam proses politik dan ekonomi, yang diadakan konferensi tentang perempuan untuk pertama kalinya di Mexico City. Konferensi perempuan Internasional yang kedua diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark pada tahun 1980. Pada 1985, PBB melakukan konferensi perempuan ketiga di Nairobi, Kenya, untuk meninjau apa saja yang telah dicapai pada akhir selama sepuluh tahunnya.
Pada tahun 1995, Beijing menjadi tuan rumah Konferensi Perempuan Internasional keempat. Perwakilan dari 189 negara menyetujui bahwa ketidaksetaraan kaum perempuan dan laki-laki mempunyai dampak yang serius terhadap kesejahteraan seluruh umat manusia. Konferensi tersebut mendeklarasikan serangkaian tujuan bagi kemajuan kaum perempuan dalam berbagai wilayah kehidupan antara lain politik, kesehatan dan pendidikan. Dokumen terakhir yang dibahas dalam konferensi (disebut "Plaform Aksi") menyatakan: "Kemajuan kaum perempuan dan pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah sebuah persoalan hak asasi manusia dan kondisi bagi terciptanya keadilan sosial dan hendaknya jangan dilihat sebagai persoalan perempuan yang tersendiri"
Lima tahun berikutnya, dalam sebuah sesi khusus ke-23 dari Majelis Umum PBB, "Perempuan tahun 2000 : Persamaan Jender, Pembangunan dan Perdamaian untuk Abad 21" meninjau kembali kemajuan dunia yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam konferensi Beijing. Konferensi ini kemudian dikenal dengan konferensi "Beijing +5". Para delegasi mengalami kemajuan sekaligus mendapat rintangan-rintangan yang kuat. Para delegasi membuat kesepakatan lebih lanjut memprakarsasi konferensi perempuan tahun 1995.

Hari Perempuan Internasional di Indonesia
Setelah pecah pemberontakan yang bersifat nasional pertama menentang kolonilisme (penjajahan) 1926-1927, kedua pejuang ini ditangkap pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke Digul, Papua Barat, karena terlibat pemberontakan. Kesadaran baru di kalangan perempuan indonesia akan penindasan akibat penjajahan dan feodalisme, dengan berbagai bentuknya terus bergerak dan meluas sampai Indonesia merdeka. Pada masa revolusi, muncul banyak perempuan yang dengan membawa serta kesadarannya tentang ketertindasan kaum perempuan, aktif dalam politik pergerakan nasional di Indonesia yang ditandai berdirinya berbagai macam organisasi perempuan, termasuk partai politik khusus perempuan (Partai politik Wanita, didirikan oleh Nyi Sarmidi Mangunsarkoro; S.K.Trimurti menentang pembentukan partai ini dan mengusulkan agar perempuan bergabung dengan partai politik yang ada, tidak perlu membentuk partai sendiri). Kaum perempuan tidak hanya aktif di garis belakang sebagai anggota palang merah atau petugas dapur umum. Mereka juga menjadi anggota satuan-satuan laskar maupun tentara reguler yang aktif bertempur di front (garis depan) melawan tentara penjajah yang hendak kembali menjajah Indonesia.
Pada masa revolusi itu pula organisasi-organisa si perempuan seperti PERWARI, Wanita Indonesia, Pemuda Putri Indonesia, Aisyiah, GERWIS (Gerakan Wanita Sedar) dan sebagainya mulai tumbuh dan berkembang. Gerwis sendiri yang berdiri pada tahun 1950, secara resmi pada tanggal 8 Mei 1954 berkembang menjadi organisasi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang merupakan organisasi perempuan yang berpandangan politik, tetapi bukan berbentuk kepartaian. Gerwani merupakan satu-satunya organisasi perempuan yang malang melintang di pentas politik nasional dalam hidupnya yang relatif pendek (sampai tahun 1965).
Sebagian dari organisasi-organisa si perempuan menyadari bahwa penindasan perempuan, dan oleh karena itu perjuangan kaum perempuan, bukan terbatas di Indonesia saja. Di negeri-negeri lain (termasuk negeri-negeri kapitalis industri maju) kaum perempuan mengalami berbagai bentuk penindasan baik yang bersifat kelas, maupun seksual seperti perkosaan, perdagangan perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula di negeri-negeri Dunia Ketiga lainnya. Selain itu mereka semakin menyadari sifat struktural dari penindasan itu sehingga sebagian dari mereka sekaligus menginginkan penghapusan patriarkhi (penguasaan oleh laki-laki) serta pelenyapan klonialisme dan feodalisme.
Pada titik inilah kemudian Hari Perempuan Se-dunia 8 Maret menjadi penting. Pada tahun 1960, oleh organisasi-organisa si perempuan di Indonesia diperkenalkan Hari Perempuan Se-dunia dan Deklarasi Kopenhagen yang keduanya merupakan hasil Konggres Perempuan Internasional 1910 di kota Kopenhagen, Denmark. Deklarasi ini menyerukan: " Bersatulah kaum perempuan sedunia untuk memperjuangkan persamaan hak perempuan dan anak-anak, untuk pembebasan nasional, dan perdamaian".
Di zaman Orde Lama, di mana Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden Soekarno, organisasi-organisa si perempuan yang maju berkembang di seluruh wilayah Indonesia, maka pada saat itu hari 8 Maret sebagai Hari Perempuan Se-dunia diperingati secara luas di seluruh pelosok Indonesia. Tetapi sejak berkuasanya Orde Baru rezim fasis Soeharto, dimana hak azasi manusia dibungkam dan organisasi-organisa si perempuan yang tidak tunduk dengan Soeharto dimusnahkan, maka sejak saat itu hari 8 Maret tak pernah lagi diperingati sebagaimana mestinya. Setalah pemerintahan rezim fasis Soeharto ditumbangkan, maka peringatan Hari Perempuan Se-dunia kembali mulai dilakukan oleh organisasi-organisa si rakyat, baik oleh organisasi perempuan maupun organisasi buruh, organisasi tani dan organisasi mahasiswa dengan mengangkat permasalahan- permasalahan penindasan dan penghisapan rakyat di Indonesia secara umumnya dan permasalahan- permasalahan yang dialami perempuan khususnya. Peringatan tersebut dilakukan dengan berbagaimacam cara baik lewat demonstrasi, seminar, diskusi terbuka, pentas seni dan budaya rakyat maupun tulisan-tulisan di media massa dan media elektronik, walaupun pada saat ini masih belum menyebarluas kesadaran kesetiakawanan secara internasional yang dikarenakan belum tersebarnya pengetahuan secara luas tentang hari-hari internasional dikalangan penduduk Indonesia, apalagi untuk dilaksanakan secara resmi oleh pemerintahan- pemerintahan yang berkuasa di Indonesia sekarang ini.
Pada Hari Perempuan Se-dunia, pada hakikatnya merupakan perjuangan kaum perempuan dari penghisapan dan penindasan, dengan memperjuangkan hak-hak demokratisnya, seperti kesetaraan dan penghapusan diskriminasi di segala bidang, baik sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Hari Bagi Kaum Perempuan di Indonesia
Kesadaran mengenai ketertindasan dan keterhisapan kaum perempuan dan sifat struktural dari penindasan dan penghisapan tersebut sudah lama muncul di Indonesia. Pada awal abad ini, seiring dengan munculnya kesadaran baru mengenai penjajahan, muncul seorang pelopor, R.A.Kartini, seorang puteri bupati Jawa yang melalui tulisan-tulisan suratnya kepada Nona EH Zeehandelaar, Dr N Adriani, Ny Ovink-Soer dan Ny RM Abendanon-Mandri yang diterbitkan dalam buku Door Duisternis Tot Lichtatau atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Kumpulan tulisan menyangkut kondisi perempuan bumiputera kala itu diakui menjadi inspirasi bagi banyak orang, seperti menentang keras poligini (perceraian sepihak oleh laki-laki), kawin paksa, dan penindasan feodalisme serta penjajahan. Ia berusaha menegakkan hak-hak kaum perempuan untuk bersekolah dan dengan mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan. Atas jasa-jasa R.A. Kartini tersebut maka Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.
Sumpah persatuan dan kesatuan yang diikrarkan dalam Kongres Pemoeda pada tanggal 28 Oktober 1928, membakar semangat pergerakan wanita Indonesia untuk menyelenggarakan Kongres Perempoean Indonesia yang pertama pada tanggal 22 - 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Tema pokok Kongres adalah menggalang persatuan dan kesatuan antara organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. Kongres ini telah berhasil membentuk badan federasi organisasi wanita yang mandiri dengan nama "Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia" disingkat PPPI.
Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan wanita Indonesia dan atas keputusan Kongres Perempoean Indonesia pada tahun 1938 di Bandung, tanggal 22 Desember diangkat menjadi Hari Ibu. Keputusan ini dikukuhkan dengan keputusan Presiden RI No. 316 tanggal 16 Desember 1959 menjadi Hari Nasional yang tidak diliburkan.

(Dari berbagai sumber)

Saturday, March 3, 2007

Joke obat stress

Persahabatan adalah tanaman yang tumbuh dengan perlahan, serta harus mengalami dan menahan berbagai goncangan kesengsaraan sebelum layak disebut persahabatan.

Dani telah menulis surat cinta yang ke-seratus untuk pujaannya Dina,
dan inilah surat balasan Dina akhirnya. Bacalah baik² surat ini.

1 "Cinta yang kumiliki untukmu
2 telah hilang kini, aku sudah tak menyukaimu lagi, dan kebencianku itu
3 semakin tumbuh dan kurasa setiap hari, jika kubertemu denganmu,
4 aku tak menyukai apa pun darimu
5 satu²nya yang kuingin lakukan adalah
6 mencari pemuda lain, aku tak pernah ingin
7 menikah denganmu, perbincangan terakhir kita
8 sangat membosankan dan memuakkanku dan tidak
9 menggairahkanku untuk bertemu lagi denganmu,
10 kau hanya berpikir tentang dirimu sendiri,
11 jika kita menikah, aku tahu bahwa aku akan mendapatkan
12 kehidupan yang sangat membosankan, dan aku tak akan memiliki
13 kesenangan hidup bersamamu, aku punya hati
14 untuk kuberikan untuk seseorang, tapi itu bukan lagi sesuatu
15 yang ingin kuberikan untukmu, tak ada orang yang lebih
16 tolol dan egois dibanding dirimu, dan kau tak
17 dapat memberikan perhatian dan keindahan cinta bagiku,
18 aku sejujurnya ingin kau mengerti bahwa
19 aku mengatakan yang sebenarnya, kau akan memberiku ketenangan jika
20 kau berpikir dan mengerti ini yang terakhir, jangan pernah mencoba
21 kau menjawab surat ini, suratmu penuh dengan
22 hal² dan kalimat sampah yang membosankanku, kau tak memiliki
23 kalimat indah dan cinta sejati yang kudambakan, percayalah padaku
24 aku tak peduli lagi kini denganmu, jadi jangan kau pernah berpikir lagi
25 aku akan menikah denganmu"

Sungguh sedih Dani membaca surat itu, ia menangis semalaman dan
berpikir untuk bunuh diri saja. Namun keesokan paginya, Dina menelpon
Dani.
Dan meminta Dani untuk membaca kalimat bernomor ganjil saja, yaitu 1,
3, 5, 7 dst. Nomer² dengan tanda titik dibelakangnya. Itulah kalimat
sesungguhnya dari Dina untuk Dani!

Friday, March 2, 2007

Islam: Antara Fundamentalisme dan Multikulturalisme

ABDUL MUIS NAHARONG dan HERDI SAHRASAD

Salah satu tantangan bagi Amerika Serikat/Barat dan kaum Muslim moderat di dunia Islam dewasa ini adalah tumbuh suburnya fundamentalisme Islam yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan dalam melampiaskan perasaan dan kepentingan mereka atas nama Tuhan sebagai sandaran bagi legitimasi tindakan. Sudah semestinya para pemimpin AS/Barat dan tokoh-tokoh islamisme di negara-negara Muslim mau berdialog dan menggunakan pendekatan multikulturalisme baru untuk maju bertemu di tengah jalan yang belum sepenuhnya buntu.

Ulil Abshar-Abdalla dari Boston, AS, belum lama ini menyatakan kita kini sedang menyongsong tibanya era baru, era Islam Politik. Intelektual Mesir, Said al-Asymawi, menyebut fenomena naik daunnya Islam Politik sebagai al-Islam al-Siyasi. Kemenangan Hamas di Palestina, menguatnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia, dan kemenangan Refah di Turki menunjukkan datangnya era Islam Politik itu.

Kemenangan Hamas, misalnya, langsung disambut reaksi amat negatif oleh Presiden Bush dan Pemerintah Israel. Presiden Bush menyatakan AS tidak akan bernegosiasi untuk perdamaian dengan Hamas, kecuali jika yang terakhir ini menyatakan diri meninggalkan metode kekerasan dan "terorisme" sebagai alat perjuangan dan menghentikan niatnya menghancurkan Israel. Para analis melihat reaksi Washington ini tidak mengagetkan, bahkan sudah bisa diduga.

Di tengah menguatnya era Islam Politik ini, dalam batas-batas tertentu kunjungan Presiden AS George W Bush, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta tahun 2006 merupakan langkah diplomatik dan upaya historis pada tingkat global untuk memperbaiki relasi Islam-Barat yang menegang pascaserangan AS/Barat ke Irak dan Afganistan, yang dilancarkan oleh AS/Barat menyusul serangan teroris yang menghancurkan WTC New York (11/9/2001).

Peristiwa September kelabu yang dijadikan alasan oleh AS/Barat menyerang apa yang mereka sebut sebagai negeri pendukung teroris jaringan Osama bin Laden (seperti Afganistan dan Irak) kemudian membangkitkan reaksi fundamentalisme Islam di pelbagai belahan bumi. Meminjam perspektif Fareed Zakaria (The Future of Freedom, 2003): kepercayaan yang rigid, doktriner, dan puritan yang dikendalikan oleh para teokrat picik dan pemimpin komunitas religius fanatik sungguh relatif mapan dan berpengaruh. Serangan kekuatan adidaya AS/Inggris dan sekutunya ke Afganistan dan Irak memicu bangkitnya aksi terorisme transnasional yang dilakukan para ekstremis Islam dengan klaim Jihad Islam. Kekerasan global oleh AS/Barat telah dihadapi dengan aksi balasan oleh para Islamis radikal.

Akibatnya, dengan pedih kita menyaksikan dunia terjerembap ke dalam spiral kekerasan pada tahun-tahun berikutnya oleh aksi teroris fundamentalisme Islam seperti Bom Bali, Bom Jakarta, Bom Irak, Bom Madrid, Bom London, Bom Mesir, dan seterusnya. Situasi karut-marut ini semakin mendorong para islamolog, ahli strategi, dan pakar terorisme memfokuskan studi fundamentalisme Islam sebagai salah satu kajian epistemologis terpenting di Barat pada awal milenium ketiga ini.

Salah satu tantangan bagi AS/Barat dan kaum Muslim moderat di dunia Islam dewasa ini adalah tumbuh suburnya fundamentalisme Islam yang tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan melampiaskan perasaan dan kepentingan mereka atas nama Tuhan sebagai sandaran bagi legitimasi tindakan.

Fundamentalisme Islam dan "Universitas Jihad"

Kelompok fundamentalisme Islam atau Islamis radikal terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang bersifat nasional dan regional, yang bergerak dalam satu negara (nasional) dan beberapa negara (regional) tertentu. Kedua, kelompok yang bersifat transnasional atau supranasional yang tidak terikat kepada negara tertentu. Kelompok ini dikenal pula dengan nama neofundamentalis, neoislamis, dan jihadis. Kaum fundamentalisme Islam atau Islam radikal umumnya menganggap demokrasi sebagai sistem kufr, kafir. Berdasarkan prinsip ini, mereka semula mengharamkan mengambil dan menerapkan sistem demokrasi.

Kelompok Islamis radikal nasional dan regional adalah mereka yang berusaha mendirikan negara Islam dengan menggunakan kekerasan, termasuk menghilangkan nyawa manusia kalau perlu. Bagi kelompok ini, syarat pertama mencapai tujuan adalah menjatuhkan secara paksa penguasa suatu negara (nasional) atau beberapa negara (regional), mengambil alih kekuasaan, kemudian mendirikan negara Islam. Kelompok Islamis radikal juga menggunakan konsep takfîr (Ramadan, Fundamentalist Influence in Egypt: The Strategies of the Muslim Brotherhood and the Takfir Groups, 1993:152), yaitu mengafirkan semua orang Islam di luar kelompok mereka dan menghalalkan darah dan harta benda mereka. Berdasarkan ajaran-ajaran tersebut, kelompok ini juga dikenal dengan nama Khawârij al-judud (neo-Khawârij).

Adapun Islamis radikal transnasional atau supranasional adalah kelompok Islamis yang lebih memusatkan perhatian dan kegiatannya dalam memerangi pemerintah yang selalu menekan dan hendak memberantas gerakan Islam di negaranya. Anggota kelompok Islamis radikal transnasional tersebar di seluruh dunia. Umumnya mereka menggunakan dua bahasa (Inggris dan Arab) dalam berkomunikasi. Mereka berasal dari berbagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Mereka direkrut dari berbagai kelompok Islamis, seperti Al Qaeda, Ikhwân al-Muslimîn, Salafi, Jamaah Tabligh, Jamaah Islamiyah, dan Jama’at-i Islami.

Islamisme dan demokrasi

Syukurlah, sejarah sedang berubah. Islam radikal dan fundamentalis yang antidemokrasi kini sebagian bergabung ke dalam poros demokratisasi. Doktrin George W Bush dan kubu neokonservatif (hawkish) di Gedung Putih yang telah lazim disebut imperialisme demokratik seakan menemukan tantangan baru dengan kemenangan islamisme dalam pemilu demokratis di dunia Islam, seperti Hamas di Palestina, Refah di Turki, dan seterusnya.

Dalam kasus Hamas, meminjam bahasa Fareed Zakaria (2006), AS menggunakan standar ganda dalam agenda "imperialisme demokratiknya": menolak atau menegasikan kemenangan kelompok islamisme yang dianggapnya hanya akan memunculkan kekuasaan para fundamentalis Islam semacam mullah ala Iran atau teokrat ala Taliban. Setidaknya fakta ini telah menimbulkan fobia Islam dan menjadi momok bagi AS/Barat dalam kasus Palestina yang masyarakatnya justru telah memilih demokrasi.

Di negara-negara Muslim kemenangan Islam politik (baca: islamisme) dalam pemilu yang demokratis sebenarnya merupakan suatu pengalaman dan perkembangan baru. Kemenangan elektoral Hamas di Palestina yang mengejutkan AS/Barat, seperti halnya kemenangan Refah di Turki dan FIS di Aljazair tempo hari, semestinya membuka mata hati AS/Barat tentang betapa signifikannya saling pengertian dan pemahaman antara para pemimpin AS/Barat dan tokoh islamisme di dunia Muslim dalam mempraktikkan demokrasi. Dalam konteks Palestina, penyusunan skenario oleh AS dan Israel untuk menggulingkan Hamas hampir pasti kontraproduktif dan meningkatkan resonansi politik anti-Barat di dunia Islam (New York Times, 14/2/2005).

Kemenangan Hamas membuktikan ketidaksahihan pandangan islamolog di Barat yang mengemukakan bahwa islamisme telah mundur dan gagal memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan politik di wilayah Muslim. Sekadar menyebut beberapa nama, Olivier Roy (Globalised Islam: the Search for a New Ummah, 2004) dan Gilles Kepel (Jihad: The Trail of Political Islam, 2002) mengungkapkan bahwa menjelang akhir abad ke-20 lalu, gerakan-gerakan Islamis telah mundur dan gagal meraih kekuasaan dengan jalan demokratis maupun nondemokratis (revolusi, kekerasan). Serangan teroris di WTC New York dalam persepsi Roy dan Kepel merupakan upaya membalikkan proses kemunduran itu, di mana tindakan itu sejatinya merupakan simbol keputusasaan dari isolasi, fragmentasi, dan kemunduran islamisme.

Namun, dewasa ini sejarah berbicara lain. Pandangan para islamolog dan orientalis itu tidak selalu benar. Fakta historis memperlihatkan bahwa di Palestina Hamas memenangi pemilihan umum. Di Turki Refah masih berjaya. Di Lebanon Hizbullah terus berkembang. Di Iran dan Irak politik Syiah terus menguat. Sementara itu, di kawasan Asia Tengah (Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Tajikistan) gerakan Hizbut Tahrir memperoleh dukungan rakyat dengan meyakinkan. Hizbut Tahrir berkembang di kawasan itu karena tidak ada kelompok oposisi yang efektif. Situasi ini, meminjam studi Cornell and Spector (Central Asia:More Than Islamic Extremists, 2002), dimanfaatkan Hizbut Tahrir dengan memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya kelompok oposisi terhadap elite penguasa. Tiadanya kekuatan oposisi sekuler di Asia Tengah telah mendorong Hizbut Tahrir menjadi political vehicle yang reasonable, apalagi mereka memiliki kemampuan berorganisasi yang baik dan memperoleh sumbangan dana dari negara-negara Timur Tengah untuk mengembangkan kegiatan politiknya.

Multikulturalisme

Berbagai kemenangan islamisme dalam pemilu demokratis di kawasan-kawasan Muslim hendaknya membuka mata batin AS/Barat bahwa Islam compatible dengan demokrasi dan ada kesempatan besar untuk mencari solusi bersama guna mewujudkan tatanan dunia yang demokratis, damai, dan toleran. Seperti pernah dikatakan Indonesianis almarhum Daniel S Lev dan R William Liddle (Ohio State University, AS) bahwa masalahnya bukanlah benturan peradaban maupun the clash of globalizations antara Barat dan dunia Islam, melainkan konflik kepentingan atau benturan kepentingan yang selama ini mewarnai relasi Islam dan AS/Barat

Kaum Islamis di Hamas, Refah, Hizbullah, Syiah, dan Hizbut Tahrir serta organisasi sejenis di berbagai negara Muslim semestinya dipandang oleh AS/Barat sebagai "mitra taktis" jika bukan "mitra strategis" untuk memungkinkan AS/Barat mengajukan tawaran baru dan insentif guna menciptakan suatu wawasan baru yang memungkinkan terwujudnya tatanan dunia yang demokratis, damai, dan toleran itu dalam batas-batas kemampuan dan sumber daya yang ada.

Dalam konteks itu jelas diperlukan kesadaran baru di kalangan pemimpin, intelektual, dan elite AS/Barat tentang pentingnya dialog peradaban, demokratisasi, pluralisme, dan multikulturalisme di kalangan bangsa-bangsa Muslim dan Barat agar tragedi WTC yang mengerikan itu tidak terulang kembali. Pada aras ini kunjungan Presiden AS George Bush, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta (2006) diharapkan memiliki dampak dan "makna" bagi relasi Islam-Barat ke depan. Kunjungan itu menjadi perhatian masyarakat politik di dunia Islam. Bush, Rice, dan Blair menggarisbawahi keberhasilan demokratisasi di Indonesia terus memajukan moderasi dan membangun toleransi antarumat beragama, ras, dan etnisitas.

Dalam hal ini, sudah semestinya para pemimpin AS/Barat dan tokoh-tokoh islamisme di negara-negara Muslim mau berdialog dan menggunakan pendekatan multikulturalisme baru untuk maju bertemu di tengah jalan yang "belum sepenuhnya buntu". Bahwa benturan peradaban antara dunia Islam dan AS/Barat yang dibayangkan itu sesungguhnya lebih sebagai self-fulfilling prophecy AS/Barat saja. Multikulturalisme di sini merupakan suatu paham dan pendekatan yang menawarkan perspektif kebudayaan dan agama dalam memahami perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Selain itu, multikulturalisme itu bukanlah cara pandang yang menyamakan kebenaran agama-agama, melainkan justru mendorong pihak-pihak yang berbeda untuk saling menghormati perbedaan dan kebhinekaan bukan karena pengakuan terhadap kebenaran agama dan keyakinan mereka, tetapi karena masing-masing harus menghormati nilai dan tradisi pihak lain dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Pendekatan multikulturalisme ini relevan bagi upaya membangun dialog antara para pemimpin AS/Barat dan para tokoh islamisme di negara-negara Muslim. Untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka pada era demokratisasi dewasa ini, kedua belah pihak hendaknya tidak berbenturan akibat salah pengertian, salah paham, dan konflik kepentingan tak berkesudahan yang berdampak multiplikasi, menghabiskan sumber daya, dan saling membinasakan. Kita telah melihat bahwa serangan AS terhadap Irak dan Afganistan begitu masif dan cepat dilakukan, namun perdamaian acap kali jauh lebih sulit diwujudkan meski perang itu sendiri bisa diakhiri. Sejarah sudah menunjukkan kenyataan pahit dan muram ini. Wallahualam.

Abdul Muis Naharong Ketua Jurusan Falsafah dan Agama Universitas Paramadina dan kandidat PhD di University of Chicago, AS

Herdi Sahrasad Associate Director Media Institute dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina. Kini menyiapkan diri jadi Visiting PhD Student di University of California, Berkeley, AS

Belajar Sejarah Gereja

Meneropong Konflik Dua Gereja

Bagi mahasiswa teologi, artikel di bawah ini hanyalah mengulangi Mata Kuliah Sejarah Gereja Dunia (SGD) dan Sejarah Dogma. Tetapi, marilah kita melihat kembali ke sejarah dua gereja besar yang paling berpengaruh dalam penyusunan Kredo (Pengakuan Iman Nikea) serta konflik apa sebetulnya yang terjadi dalam gereja pada masa-masa itu.

Gereja Antiokhia dikenal sebagai gereja yang sangat kuat dalam penafsiran Alkitabnya. Gereja yang dulu dibentuk oleh Paulus dan Barnabas ini pernah secara terang-terangan menentang Rasul Yakobus, Petrus dan Gereja Yerusalem yang berujung pada Konsili di Yerusalem. Jadi, Gereja Antiokhia adalah pewaris murni teologi Paulus.

Gereja Aleksandria adalah bentukan dari Rasul Markus atas wewenang Petrus. Gereja ini sangat dekat dengan Gereja Roma terutama dalam upaya mereka menentang Gereja Konstantinopel. Gereja ini sangat mewarisi teologi ortodoks.

Meneropong Konflik Dua Gereja:
Aleksandria vs Antiokhia


Gereja Aleksandria

1. Menurut tradisi (baik tradisi Barat maupun Timur), Gereja Aleksandria didirikan oleh Markus, si penulis Injil. Wilayah teritorialnya mencakup enam provinsi di Libya Atas, Libya Bawah (Pentapolis) , Thebaid, Mesir, Akadia (Heptapolis) , dan Augustamnika.

2. Gelar "patriarkh" (archbishop) belum digunakan di gereja ini sampai dengan abad ke-5.

3. Sebelum Konsili Konstantinopel (381 M), Uskup (bishop) Gereja Aleksandria mendapat kedudukan setingkat setelah Uskup Roma. Namun, kanon ketiga dalam Konsili Konstantinopel, yang kemudian lebih dipertegas dalam Konsili Kalsedon (452 M), Uskup Konstantinopel, yang didukung oleh kerajaan, diberi penghormatan kedua setelah Uskup Roma, sehingga Uskup Konstantinopel memiliki hak untuk mengatur Uskup Aleksandria. Namun, hak itu tidak pernah diakui oleh Gereja Roma maupun Aleksandria sampai beberapa tahun kemudian.

4. Setelah Mesir mengalami masa-masa tenang, tidak ada lagi data yang cukup mengenai perkembangan uskup di Aleksandria. Namun, Eusebius memberikan nama-nama uskup sebagai berikut: Anianus (?84 M), Abilius, Cerdon (presbiter yang diteguhkan oleh Markus), Primus (juga disebut Efraim), Yustus (?130 M), Eumenes, Markus II, Seladion, Agrippinus, dan Yulianus (?189 M).

5. Setelah periode Yulianus, Gereja Aleksandria kembali menonjol dalam kancah pergulatan dogma gereja. Dimulai oleh Demetrius, yang menjadi uskup selama 42 tahun. Dialah yang memecat dan mengucilkan Origenes, meskipun Origines berjasa dalam karyanya sebagai seorang katekhis.

6. Heraklas (?247 M) adalah uskup yang memecat Ammonius, Uskup Thmuis, dan langsung melantik seorang pengganti.

7. Kemudian muncul nama-nama seperti Maximus dan Theonas (282-300). Setelah itu digantikan oleh Akhillas, yang mentahbiskan Arius atas dasar kemanusiaan. Tindakannya itu tidak disukai oleh Athanasius.

8. Setelah Akhillas, muncul Aleksander, yang membuktikan dirinya sebagai pembela iman sejati setelah mengalahkan Arius. Ia terpilih dengan suara bulat oleh para ulama dan jemaat. Dengan tegas, ia mengambil posisi sebagai penentang Arius. Aleksander, ditemani oleh diakennya, Athanasius, ikut ambil bagian dalam Konsili Nikea (325 M), tetapi tak lama kemudian ia meninggal (328 M).

9. Kematian Aleksander dimanfaatkan oleh faksi Meletian, apalagi waktu itu Athanasius tidak hadir. Namun, tiga bulan kemudian, setelah Athanasius kembali, ia pun langsung dipilih menjadi pengganti Aleksander.

10. Athanasius mendapat dukungan dari Roma dalam upayanya melawan Arius. Setelah Athanasius wafat, ia digantikan oleh Petrus II.

11. Petrus II digantikan oleh Timotius I (381-385 M). Ia menjadi uskup yang sangat dihormati di Aleksandria, sebab ketika menghadiri konsili oikumene di Konstantinopel, ia dengan tegas menentang keputusan kerajaan yang menjadikan Gereja Aleksandria di bawah Gereja Konstantinopel.

12. Timotius I digantikan oleh Teofilus (385-412). Teofiluslah yang berhasil membujuk kerajaan untuk memecat Yohanes Krisostomus dari jabatan uskup Konstantinopel. Tindakan Teofilus memicu konflik dengan Gereja Antiokhia, sebab Krisostomus berasal dari Antiokhia.

13. Teofilus digantikan oleh keponakannya, Cyrilus (412-444) yang mengantarkan Gereja Aleksandria pada masa kejayaannya atas doktrinnya mempertahankan Keilahian Kristus. Sama seperti pamannya, Cyrilus dianggap berjasa dalam upayanya memecat Nestorius dalam konsili di Efesus.

14. Dioskorus (444-451) menggantikan Cyrilus. Ia dituduh sebagai penganut monofisit, sehingga kemudian dipecat dan dicekal.

15. Dioskorus digantikan oleh Proterius yang membawa Gereja Aleksandria pada skisma terbuka. Ia digantikan oleh Timotius Aelurus, yang juga dituduh sebagai penganut monofisit, penerus Dioskorus.

16. Gereja Aleksandria kemudian terjebak pada pertentangan antara Melkit, yang setia pada Kerajaan Romawi, dan Yakobit, yang dituduh melestarikan paham monofisit, hingga akhirnya Gereja Aleksandria mengalami kehancuran.

Gereja Antiokhia

1. Antiokhia pernah menjadi pusat pemerintahan dan masyarakat sipil. Kekristenan bertumbuh subur di sini, bahkan, Nikolaus, salah satu diaken di Yerusalem, berasal dari Antiokhia (Kis. 6:5).

2. Petrus pernah berkunjung ke Antiokhia. Namun, kunjungannya itu dicela oleh Paulus gara-gara sikap Petrus yang tidak pasti mengenai status orang-orang Kristen Yunani (Gal. 2:11)

3. Jemaat di Antiokhia terdiri dari dua komunitas: Kristen Yahudi dan Kristen Yunani

4. Ketika murid-murid Yesus mewajibkan orang-orang non-Yahudi untuk terlebih dahulu menjalankan tradisi Yahudi sebelum menjadi Kristen (misalnya disunat), jemaat Antiokhia melakukan perlawanan. Perlawanan mereka mendapat dukungan dari Paulus dan Barnabas, yang akhirnya berakhir pada digelarnya Konsili Rasuli di Yerusalem (Kis. 15:22-32).

5. Antiokhia akhirnya menjadi pusat misi Paulus. Dari sanalah ia memulai perjalanan misinya yang terkenal.

6. Setelah Yerusalem jatuh (+70 M), Antiokhia menjadi sentral kekristenan.

7. Meski begitu, sejarah awal Gereja Antiokhia dalam masa-masa pasca-Rasuli cukup rumit. Independensi gereja ini baru diakui dalam Konsili Efesus (431 M). Meskipun, dalam kanon kedua Konsili Konstantinopel (381 M), status hukum Uskup Antiokhia telah diakui dengan batasan-batasan tertentu.

8. Dalam Konsili Kalsedon (451 M), tiga provinsi di Palestina dilepaskan dari Antiokhia dan berada di bawah Uskup Yerusalem.

9. Pada pertengahan abad ke-5, teritori Gereja Antiokhia meluas, sehingga Uskup Antiokhia mendapatkan pengakuan setingkat "Patriarkh" (sama seperti para uskup di Roma, Konstantinopel dan Aleksandria)

10. Status ini tidak berlangsung lama, karena setelah itu, Gereja Antiokhia berada di bawah Gereja Konstantinopel

11. Tak lama setelah itu, Petrus Fullo menjadi uskup di Gereja Antiokhia. Ia kemudian dituduh sebagai penganut monofisit. Sejak itu, Gereja Antiokhia dianggap menjadi bagian dari monofisit sampai dengan peristiwa Perang Salib.

12. Teolog terkenal dari Antiokhia adalah Yohanes Krisostomus (sang orator handal), Nestorius (juga seorang orator), dan Theodoretus

Kontroversi Aleksandria vs Antiokhia

1. Konsili Konstantinopel (381 M) memutuskan bahwa Uskup Konstantinopel harus dihormati setelah Uskup Roma, sebab, Konstantinopel adalah Roma Baru, terutama setelah kota itu menjadi ibu kota Byzantium.

2. Keputusan ini tidak disukai oleh dua Gereja, yaitu Gereja Roma dan Gereja Aleksandria.

3. Gereja Roma menentang, karena hak istimewa mereka seolah-olah disejajarkan dengan posisi mereka sebagai ibu kota dunia, padahal, hak istimewa mereka semata-mata karena garis kerasulan Petrus.

4. Gereja Aleksandria menentang karena sebelum diputuskan bahwa Gereja Konstantinopel berada di posisi kedua setelah Roma, Gereja Aleksandrialah yang berada di posisi tersebut.

5. Sejak saat itu, Gereja Aleksandria berkali-kali melakukan serangan terhadap para uskup Aleksandria. Pengaruh Gereja Aleksandria yang sangat kuat membuat Uskup Konstantinopel tidak berdaya.

6. Tahun 397 M terjadi persaingan dalam mengisi posisi uskup di Konstantinopel. Akibatnya, kekaisaran memutuskan untuk mengangkat uskup dari luar kota Konstantinopel, dan terpilihlah Yohanes Krisostomus, uskup dari Antiokhia.

7. Krisostomus ditahbiskan sebagai uskup oleh Aleksander, uskup dari Aleksandria. Hal itu tidak menyenangkan bagi Gereja Aleksandria, mengingat posisi Gereja Konstantinopel sebagai gereja kedua setelah Roma.

8. Gereja Aleksandria berupaya agar posisi uskup di Konstantinopel dijabat oleh uskup dari Gereja Aleksandria.

9. Atas siasat Teofilus (uskup Gereja Aleksandria) , Krisostomus pun akhirnya dipecat oleh kerajaan. Pemecatan ini menimbulkan kontroversi antara Gereja Aleksandria dan Antiokhia. Namun, akhirnya keduanya sama-sama mengakui "kekudusan" Krisostomus.

10. Yohanes Krisostomus menjabat sebagai Uskup Konstantinopel sejak 398 hingga 404 dan digantikan oleh Arsakios dari Tarsus (404-405), keduanya adalah ketua dalam sidang yang memecat Krisostomus.

11. Tarsus digantikan oleh Attikos (406-425). Attikos digantikan oleh Sisionios (425-427), dan kemudian Nestorius memegang jabatan itu.

12. Nestorius adalah seorang pengkhotbah handal dari Antiokhia (428-431).

13. Pada masa Nestorius, Gereja Aleksandria kembali melakukan serangan terhadap Konstantinopel. Pada waktu itu, Gereja Aleksandria diwakili oleh Cyrilus, keponakan Teofilus.

14. Nestorius mewakili teologi Antiokhia. Ia menyangkal bahwa Maria adalah theotokos, sehingga ia disurati oleh Cyrilus yang memintanya untuk menerima doktrin theotokos. Permintaan Cyrilus ditolak oleh Nestorius, sehingga Cyrilus meminta dukungan Gereja Roma.

15. Buntut dari pertikaian itu adalah dilaksanakannya Konsili Efesus. Dalam konsili ini, perdebatan yang terjadi sesungguhnya bukan antara Aleksandria dan Konstantinopel, sebab Konstantinopel tidak begitu kuat dalam teologi, melainkan Aleksandria melawan Antiokhia.

16. Aleksandria diwakili oleh Cyrilus dan sejumlah uskupnya. Ditambah lagi, mereka mendapat dukungan dari Gereja Roma. Sementara, Antiokhia hanya diwakili oleh Nestorius, sebab para uskup Antiokhia terlambat tiba di Efesus.

17. Konsili Efesus memutuskan bahwa Nestorius dipecat. Empat hari kemudian, barulah para uskup dari Antiokhia tiba di Efesus dan menggelar konsili tandingan yang keputusannya antara lain mengutuk Cyrilus. Konsili tandingan ini hanya dihadiri oleh 30 uskup Antiokhia, sedangkan konsili yang dibuka oleh Cyrilus dihadiri oleh 200 uskup.

18. Teolog Antiokhia lainnya yang juga menentang Cyrilus adalah Theodoretus. Ia menulis tulisan berjudul "Penolakan atas Kedua belas Anatema Cyrilus." Tulisan Theodoretus kemudian dikutuk dalam Konsili Konstantinopel (553 M).

19. Theodoretus juga dipecat dalam Konsili Efesus dan diasingkan. Namun, dua tahun kemudian ia ditempatkan kembali pada posisinya semula. Ia terpaksa menolak Nestorius untuk mendapatkan posisinya kembali.

20. Perselisihan Aleksandria dan Antiokhia berlarut-larut. Namun, akhirnya para uskup Antiokhia menawarkan Formula Unionis (Rumusan Penyatuan Kembali) pada tahun 433.

21. Formula Unionis terpaksa diterima oleh Cyrilus, sedangkan Gereja Antiokhia terpaksa menerima pemecatan Nestorius q


(Tulisan ini perlu dicermati lagi, sekedar menambah pengetahuan)

JANGAN PERNAH MENUKAR KEBAHAGIAAN DENGAN KEMEWAHAN

Zaman dahulu kala, hiduplah seorang Raja. Raja ini seharusnya puas dengan kehidupannya, dengan segala harta benda dan kemewahan yang ia miliki. Tapi Raja ini tidak seperti itu. Sang Raja selalu bertanya-tanya mengapa ia tidak pernah puas dengan kehidupannya. Tentu saja, ia memiliki perhatian semua orang kemana pun ia pergi, menghadiri jamuan makan malam dan pesta yang mewah, tetapi, ia tetapi merasa ada sesuatu yang ku rang dan ia tidak tahu apa sebabnya.

Suatu hari, sang Raja bangun lebih pagi dari biasanya dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar istananya. Sang Raja masuk ke dalam ruang tamunya yang luas dan berhenti ketika ia mendengarkan seseorang bernyanyi dengan riang... dan perhatiannya tertuju kepada salah satu pembantunya. .. yang bersenandung gembira dan wajahnya memancarkan sukacita serta kepuasan. Hal ini menarik perhatian sang Raja dan ia pun memanggil si hamba masuk ke dalam ruangannya.

Pria ini, si hamba, masuk ke dalam ruangan sang Raja seperti yang telah diperintahkan. Lalu sang Raja bertanya mengapa si hamba begitu riang gembira. Kemudian, si hamba menjawab, "Yang Mulia, diri saya tidaklah lebih dari seorang hamba, namun apa yang saya peroleh cukup untuk menyenangkan istri dan anak-anak saya. Kami tidak memerlukan banyak, sebuah atap di atas kepala kami dan makanan yang hangat untuk mengisi perut kami. Istri dan anak-anak saya adalah sumber inspirasi saya, mereka puas dengan apa yang bisa saya sediakan walaupun sedikit. Saya bersukacita karena mereka bersukacita. " Mendengar hal tersebut, sang Raja menyuruh si hamba keluar dan kemudian memanggil asisten pribadinya masuk ke dalam ruangan. Sang Raja berusaha mengkaji perasaan pribadinya dan mengkaitkan dengan kisah yang baru saja didengarnya, berharap dirinya dapat menemukan suatu alasan mengapa ia seharusnya dapat merasa puas dengan apa yang dapat diperoleh dengan sekejap tetapi tidak, sedangkan hambanya hanya memperoleh sedikit harta tetapi memiliki rasa kepuasan yang besar. Dengan penuh perhatian, sang asisten pribadi mendengarkan ucapan sang Raja dan kemudian menarik kesimpulan.
Ujarnya, "Yang Mulia, saya percaya si hamba itu belum menjadi bagian dari kelompok 99."
"Kelompok 99? Apakah itu?" tanya sang Raja. Kemudian, sang asisten pribadi menjawab, "Yang Mulia, untuk mengetahui apa itu Kelompok 99, Yang Mulia harus melakukan hal ini... letakkan 99 koin emas dalam sebuah kantung dan tinggalkan kantung tersebut di depan rumah si hamba, setelah itu Yang Mulia akan mengerti apa itu Kelompok 99."

Sore harinya, sang Raja mengatur agar si hamba memperoleh kantung yang berisi 99 koin emas di depan rumahnya. Walaupun ada sedikit keraguan mucul, dan sang Raja ingin memberikan 100 koin emas, namun ia menuruti nasihat si asisten pribadi dan tetapi meletakkan 99 koin emas.

Esok harinya, ketika si hamba baru saja hendak melangkahkan kakinya keluar rumah, matanya melihat sebuah kantung. Bertanya-tanya dalam hatinya, ia membawa kantung itu masuk ke dalam dan membukanya. Ketika melihat begitu banyak koin emas di dalamnya, ia langsung berteriak girang.
Koin emas... begitu banyak! Hampir ia tidak percaya. Kemudian ia memanggil istri dan anak-anaknya keluar memperlihatkan temuannya. Si hamba meletakkan kantung tersebut di atas meja, mengeluarkan seluruh isinya dan mulai menghitung. Hanya 99 koin emas, dan ia pun merasa aneh. Dihitungnya kembali, terus menerus dan tetap saja, hanya 99 koin emas. Si hamba mulai bertanya-tanya, kemanakah koin yang satu lagi? Tidak mungkin seseorang hanya meninggalkan 99 koin emas. Ia pun mulai menggeledah seluruh rumahnya, mencari koin yang terakhir.
Setelah ia merasa letih dan putus asa, ia memutuskan untuk bekerja lebih keras lagi untuk menggantikan 1 koin itu agar jumlahnya genap 100 koin emas.

Keesokan harinya, ia bangun dengan suasana hati yang benar-benar tidak enak, berteriak-teriak kepada istri dan anak-anaknya, tidak menyadari bahwa ia telah menghabiskan malam sebelumnya dengan bekerja keras agar ia mampu membeli 1 koin emas.
Si hamba bekerja seperti biasa, tetapi tidak dengan suasana hati yang riang, bersiul-siul seperti biasanya. Dan si hamba pun tidak menyadari bahwa sang Raja memperhatikan dirinya ketika ia melakukan pekerjaan hariannya dengan bersungut-sungut.

Sang Raja bingung melihat sikap si hamba yang berubah begitu drastis, lalu memanggil asisten pribadinya masuk ke dalam ruangan. Diceritakan apa yang telah dilihatnya dan si asisten pribadinya tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Sang Raja bertanya, bukankah seharusnya si hamba itu lebih riang karena ia telah memiliki koin emas. Jawab si asisten, "Ah. . tetapi, Yang Mulia, sekarang hamba itu secara resmi telah masuk ke dalam Kelompok 99." Lanjutnya, "Kelompok 99 itu hanyalah sebuah nama yang diberikan kepada orang-orang yang telah memiliki semuanya tetapi tidak pernah merasa puas, dan mereka terus bekerja keras mencoba mencari 1 koin emas yang terakhir agar genap 100 koin emas. Kita harusnya merasa bersyukur dengan apa yang ada, dan kita bisa hidup dengan sedikit yang kita miliki. Tetapi ketika kita diberikan yang lebih baik dan lebih banyak, kita menghendaki lebih!

Tidak menjadi orang yang sama lagi, yang puas dengan apa yang ada, tetapikita terus menghendaki lebih dan lebih dan memiliki keinginan seperti itu kita membayar harga yang tidak kita pun sadari. Kehilangan waktu tidur, kebahagiaan, dan menyakiti orang-orang yang berada di sekitar kita hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Orang-orang seperti itulah yang tergabung dalam Kelompok 99!"

Mendengar hal itu, sang Raja memutuskan bahwa untuk selanjutnya, ia akan mulai menghargai hal-hal yang kecil dalam hidup.

Sahabat, berusaha untuk memiliki lebih itu bagus, tetapi jangan berusaha terlalu keras sehingga kita kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita, jangan pernah menukar kebahagiaan dengan kemewahan.

"Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia" (1 Yohanes 2:16)

Dua Abad Islam Libera

LUTHFI ASSYAUKANIE

Sebagai gerakan lokal, Jaringan Islam Liberal Maret ini baru berusia enam tahun, tapi sebagai gerakan global, Islam Liberal—dari mana istilah JIL berasal—sesungguhnya telah berusia dua abad lebih. Mengambil patokan tahun 1798, usia Islam Liberal mencapai 209 tahun.

Tahun 1798 adalah saat Napoleon Bonaparte menginjakkan kaki di Mesir. Tahun itu sangat bersejarah. Bernard Lewis menyebutnya sebagai a watershed in history dan the first shock to Islamic complacency, the first impulse to westernization and reform (Lewis 1964:34). Para ahli sejarah sepakat, kedatangan Bonaparte di Mesir merupakan tonggak penting bagi kaum Muslim dan juga bagi bangsa Eropa.

Bagi kaum Muslim, kedatangan itu membuka mata betapa tentara Eropa yang modern mampu menaklukkan dan menguasai jantung Islam. Bagi orang Eropa, kedatangan itu menyadarkan betapa mudah menaklukkan sebuah peradaban yang di masa silam begitu berjaya dan sulit ditaklukkan.

Begitu penting 1798. Albert Hourani, sejarawan Inggris keturunan Lebanon, menjadikannya awal era liberal bagi bangsa Arab dan kaum Islam. Seperti yang ia jelaskan dalam bukunya, Arabic Thought in the Liberal Age, kedatangan Bonaparte ke Mesir bukan sekadar penaklukan militer, melainkan juga awal kebangkitan kesadaran kaum Muslim akan diri mereka.

Menarik dicatat, Hourani menggunakan era liberal untuk merujuk masa kebangkitan Islam di dunia modern. Kata liberal di sini ialah sebuah kondisi dan suasana di mana kaum Muslim bebas mengartikulasikan kesadaran budaya dan peradaban mereka. Dalam konteks Eropa, liberal mengacu kepada situasi kebangkitan dan pencerahan. Itu sebab ketika karya Hourani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang digunakan untuk liberal age adalah asr al-nahdah yang berarti ’era kebangkitan’ (judul lengkapnya al-fikr al-arabi fi asr al-nahdah). Menurut Hourani, era liberal di dunia Arab terentang dalam (1798-1939). Tahun 1939 merujuk kepada pecahnya Perang Dunia II dan dimulainya kiprah politik Ikhwanul Muslim di Mesir. Selama rentang itu dasar pemikiran seperti kemajuan, modernitas, kebebasan, dan persamaan dibincangkan secara luas.

Para liberalis awal

Para pembaharu awal seperti al-Tahtawi, al-Tunisi, dan al-Kawakibi menyadari betul kondisi kaum Muslim yang terbelakang. Perhatian utama mereka: bagaimana mengubah keadaan ke arah lebih baik. Mereka selalu membenturkan kondisi keterbelakangan kaum Muslim dengan kemajuan Eropa. Persis seperti yang dipertanyakan Abd al-Rahman al-Kawakibi dalam bukunya, limadza taakhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghayruhum (mengapa kaum Muslim mundur dan mengapa bangsa lain maju?).

Seluruh pemikiran dan gagasan yang dikemukakan para pembaharu Islam abad ke-19 berputar pada upaya menjawab pertanyaan di atas. Adalah ironis, peradaban yang pada masa silam memiliki sejarah gemilang dan kitab sucinya mewartakan "umat terbaik di dunia" (khayru ummatin ukhrijat linnas) berada pada titik nadir peradaban. Bukan hanya berada dalam keterbelakangan, mereka juga dalam penjajahan bangsa lain. Mesti ada satu sebab utama mengapa kaum Muslim terbelakang dan mengapa bangsa Eropa maju?

Rifa’a al-Tahtawi (1801-1873) adalah salah satu tokoh pembaharu pertama yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Menurut al-Tahtawi, kunci pertanyaan itu adalah "kebebasan" (hurriyyah). Bangsa Eropa maju karena memiliki kebebasan. Temuan sains dan teknologi di Eropa sejak abad ke-16 didorong oleh suasana kebebasan dalam masyarakat itu. Tahtawi menganggap kebebasan bukan hanya kunci bagi kebahagiaan, tapi juga bagi keamanan dan kesejahteraan.

Sebab utama keterbelakangan kaum Muslim, menurut Tahtawi, ialah ketiadaan kebebasan itu. Ini sudah terjadi sejak kerajaan Islam di Baghdad (abad ke-12) dan Cordova (abad ke-15) runtuh. Sebaliknya, kebebasan berpikir yang dalam istilah agama dikenal dengan ijtihad justru dimusuhi dan diharamkan. Selama rentang abad ke-15-ke-19, wacana pemikiran Islam diwarnai dengan semangat menutup pintu ijtihad.

Tahtawi tak sendirian meyakini kebebasan sebagai kunci kemajuan suatu bangsa. Pada 1878 Sa’dullah, intelektual dan diplomat Turki, berkunjung ke Pameran Besar di Paris. Dalam sepucuk surat kepada teman-temannya, dia bercerita: "Di depan pintu utama aku melihat patung kebebasan. Dia duduk dan memegang sesuatu di tangannya. Gayanya seolah sedang menyampaikan pesan: ’Hai para pengunjung! Jika Anda menyaksikan berbagai pencapaian kemajuan manusia dalam pameran ini, jangan lupa bahwa seluruh pencapaian ini adalah hasil dari kebebasan. Lewat kebebasan manusia mencapai kebahagiaan. Tanpa kebebasan, tak akan ada keamanan; tanpa keamanan, tak akan ada pencapaian; tanpa pencapaian, tak akan ada kesejahteraan; tanpa kesejahteraan, tak akan ada kebahagiaan’." (Lewis 1964:47).

Para pembaharu atau liberalis Muslim awal melihat kebebasan benar-benar sebagai kunci kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan individu, tapi juga kebahagiaan suatu bangsa. Pandangan ini mengingatkan kita pada Francis Fukuyama (2000) ketika menjelaskan "modal sosial" dalam berdemokrasi. Menurut Fukuyama, demokrasi sangat ditentukan oleh modal sosial yang mendukungnya. Modal sosial adalah sekumpulan berbagai unit dalam sebuah masyarakat. Unit terkecil kumpulan sosial adalah keluarga yang terdiri dari individu-individu. Jika individu dalam keluarga ini baik, dia akan memiliki dampak pada unit yang lebih besar, yakni masyarakat sebagai modal demokrasi.

Tahtawi dan para pembaharu Islam abad ke-19 juga melihat kebebasan individu sebagai langkah awal mewujudkan kebahagiaan dan sukses yang lebih besar. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan politik, suatu keadaan di mana individu bisa memikirkan dan berbuat sesuatu secara bebas tanpa tekanan atau larangan penguasa. Yang dimaksud dengan "penguasa" sebetulnya adalah kepala negara—raja maupun sultan—tapi dalam pemahaman Tahtawi dan para pembaru awal Islam, "penguasa" adalah otoritas dalam sebuah kelompok masyarakat yang mampu memengaruhi. Dalam hal ini, tokoh atau lembaga agama yang memiliki pengaruh politik di masyarakat bisa dianggap sebagai "penguasa".

Problem utama absennya kebebasan dalam Islam, menurut Tahtawi, bukan hanya datang dari penguasa politik (pemerintah), melainkan juga dari penguasa agama. Kadang kedua kekuasaan ini bergabung jadi satu, mengakibatkan keadaan makin buruk. Para pemimpin politik melarang kebebasan karena takut kekuasaannya terancam. Para tokoh agama melakukan hal serupa karena takut kehilangan otoritas sebagai petinggi agama. Kasus pelarangan terhadap kebebasan yang terjadi di Mesir kerap melibatkan dua kubu antara kekuasaan agama (yang biasanya diwakili oleh lembaga al-Azhar) dan para pembaharu Muslim yang umumnya berada di luar—atau tak sedang menjabat posisi penting dalam—lembaga itu.

Generasi kedua

Generasi kedua gerakan pembaharuan Islam juga menganggap kebebasan sebagai kunci utama memperbaiki keadaan kaum Muslim. Para tokoh generasi ini (Muhammad Abduh yang kemudian dilanjutkan oleh murid setianya: Qassim Amin, Ali Abd al-Raziq, dan seorang murid asal Indonesia, Muhammad Tahir Djalaluddin) menganggap kebebasan sebagai modal penting merealisasikan solusi lain. Qassim Amin (1863-1908), misalnya, menganggap kebebasan sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya gagasan emansipasi perempuan. Amin adalah tokoh Islam pertama yang lantang menyuarakan nasib kaum perempuan di dunia Islam. Baginya, persoalan kebodohan dan keterbelakangan kaum Muslim sangat erat dengan persoalan perempuan. Argumennya sebagai berikut.

Keterbelakangan bersumber pada kebodohan. Kebodohan terkait erat dengan pendidikan. Sebelum anak masuk sekolah, ia menerima pendidikan dari keluarga. Unsur terpenting dalam keluarga, menurut Amien, adalah ibu. Nasib dan masa depan seorang anak sering ditentukan ibunya. Bukan hanya ibu sebagai "sekolah pertama" (madrasat al-ula) bagi anak-anak, tapi ibu juga yang berperan besar bagi pertumbuhan tubuh dan jiwa sang anak sejak dalam kandungan. Jadi, ibu berperan sentral menentukan masa depan seseorang.

Peran penting yang dimainkan ibu (perempuan) seperti itu tak berjalan lurus dengan nasib dan perlakuan yang diterimanya. Perempuan dalam masyarakat Islam kerap mengalami diskriminasi peran. Bukan hanya dihalangi berkiprah di ruang publik, hak-hak dasar mereka untuk belajar juga kerap ditiadakan. Pada abad ke-19 situasi ketertindasan kaum Muslim adalah lumrah. Larangan bersekolah bagi perempuan dan secara umum larangan keluar rumah adalah aturan universal di mana-mana. Hanya segelintir kaum perempuan Muslim yang mendapat kemewahan bersekolah.

Karena itu, bagi Qassim Amin, solusinya adalah memberikan kesempatan luas bagi perempuan mendapat pendidikan layak. Ini bukan semata demi penegakan hak kaum perempuan yang terabaikan, tapi demi generasi masa depan kaum Muslim. Selama perempuan terabaikan, menurut Amin, selama itu pula kaum Muslim akan terbelakang dan bodoh.

Ali Abd al-Raziq (1888-1966) adalah sahabat dan pendukung Qassim Amin. Sepenuhnya ia setuju dengan gagasan emansipasi perempuan dan perlunya kaum Muslim memberi ruang bagi perempuan. Tapi, selama sistem politik yang menaungi kaum Muslim tak bersahabat pada gagasan progresif ini, selama itu pula gagasan itu tak bisa terealisasi. Yang dia maksud dengan sistem politik tak bersahabat adalah sistem pemerintahan khilafah. Ketika Abd al-Raziq berbicara tentang "khilafah", rujukannya adalah sistem pemerintahan Kerajaan Utsmaniyah. Seperti umumnya para reformis Muslim saat itu, Abd al-Raziq memandang kekhalifahan Utsmaniyah sebagai contoh buruk pemerintahan Islam. Pola hidup hedonistik para khalifah dengan harem dan kemewahan yang mengelilinginya kerap dikontraskan dengan kemiskinan dan kebodohan kaum Muslim ketika itu. Khilafah bukan sistem yang ideal, bahkan bukan sistem yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan moral Islam.

Itu sebabnya, Abd al-Raziq menolak sistem khilafah. Baginya, khilafah bukan sistem politik yang diwajibkan Islam. Ia hanya satu dari banyak pilihan ciptaan manusia. Di era modern, ketika ada sistem politik yang lebih baik, sudah seharusnya kaum Muslim menyerapnya. Mempertahankan sistem khilafah tak hanya menghabiskan energi kaum Muslim, tetapi juga melestarikan kebodohan dan keterbelakangan mereka.

Konteks Indonesia

Muhammad Tahir Djalaluddin (1869-1956) adalah murid Muhammad Abduh yang paling berjasa menyebarkan gagasan pembaharuan Islam di Indonesia. Selesai berguru kepada Abduh, ia meninggalkan Mesir. Karena situasi politik tak menguntungkan, ia tak kembali ke Indonesia, tapi transit di Singapura mulai menyebarkan gagasan pembaruannya dari sana. Di Singapura (1906) ia mendirikan majalah Islam, al-Imam. Nama ini terinspirasi dari panggilan akrab Abduh. Murid Abduh loyal dan sangat mencintai gurunya. Di Mesir mereka mendirikan kelompok diskusi yang disebut madrasat al-imam dan mendirikan partai politik yang disebut hizb al-imam.

Lewat Djalaluddin, gagasan pembaruan dan liberalisme Islam Timur Tengah disebarkan di Indonesia dan Malaysia. Tulisan al-Afghani dan Abduh dalam al-Urwat al-Wutsqa dan al-Manar diterjemahkan dan diterbitkan dalam al-Imam. Tema tentang kemajuan, kebebasan, dan emansipasi wanita mewarnai majalah ini. Majalah al-Imam jadi media Islam pertama yang menyebarkan gagasan liberalisme Islam di Indonesia. Pada 1911 majalah Islam lain, al-Munir, terbit di Sumatera. Pendirinya, Abdullah Ahmad, adalah murid Ahmad Khatib, reformis Melayu yang bermukim di Mekkah. Majalah ini, bersama al-Imam, jadi corong kaum muda menyebarkan gagasan Islam Liberal.

Memasuki kemerdekaan Indonesia, gerakan pembaruan Islam menurun. Tokoh Islam lebih banyak mencurahkan energi mengupayakan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar terlibat dalam perdebatan isu keislaman pada tahun 1930-an. Agus Salim dan Muhammad Natsir sibuk dengan politik, terlibat aktif dalam pemerintahan Soekarno-Hatta. Salim pernah menjabat sebagai menteri luar negeri; Natsir menteri penerangan kemudian perdana menteri. Mungkin karena keterlibatan mereka yang intensif dengan dunia politik, para tokoh Islam tak sempat merenung dan berefleksi mendalam terhadap persoalan pembaruan Islam.

Gerakan Islam Liberal menemukan momentumnya kembali di Indonesia pada awal 1970-an, seiring dengan perubahan politik dari era Soekarno ke Soeharto. Gerakan ini dipicu oleh munculnya generasi santri baru yang lebih banyak berkesempatan mempelajari Islam dan melakukan refleksi lebih serius atas berbagai isu sosial-keagamaan. Seperti berulang dicatat buku sejarah, tokoh paling penting dalam gerakan pembaruan ini adalah Nurcholish Madjid, sarjana Islam yang memiliki semua syarat menjadi pembaharu. Lahir dan tumbuh dari keluarga santri taat, Nurcholish adalah penulis dan pembicara yang baik. Ia menguasai bahasa Arab dan Inggris. Kefasihannya berbicara tentang teori ilmu sosial sama baiknya dengan uraiannya tentang khazanah Islam. Nurcholish adalah penerus sempurna gerakan pembaruan Islam yang telah dimuali sejak abad ke-19.

Selama kiprahnya menjadi intelektual liberal, Nurcholish banyak melontarkan gagasan yang mencerahkan dan membangkitkan kuriositas orang. Sumbangan yang paling besar bagi Indonesia adalah gagasannya tentang sekularisasi. Nurcholishlah cendikiawan pertama yang meyakinkan kaum Muslim Indonesia: menjadi seorang Muslim yang baik tak harus berafiliasi kepada partai Islam. Memperjuangkan Islam tak harus lewat lembaga atau partai dengan nama Islam. Baginya, Islam bisa diperjuangkan dengan berbagai cara, lewat berbagai medium. Pandangan ini cukup ampuh. Tiga dekade kemudian, dalam dua Pemilu (1999 dan 2004) tak banyak kaum Muslim yang tertarik dengan partai Islam dan agenda negara Islam, yang pada tahun 1960-an dianggap sakral.

Nurcholish tak sendirian. Menjelang tahun 1980-an, gerbong Islam Liberal diperkuat dengan semakin banyaknya intelektual santri yang muncul. Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Munawir Sjadzali, dan Ahmad Syafii Maarif adalah di antara para eksponen pembaruan yang mewarnai kancah pemikiran Islam dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Semua intelektual ini menganggap diri sebagai penerus cita-cita kebangkitan (nahdah) dalam semangat Abduh, Qassim Amin, Ali Abd al-Raziq, dan Muhammad Iqbal. Tulisan dan refleksi mereka tersebar di media massa. Gagasan pembaruan mereka dikaji dan disebarkan generasi lebih muda di Universitas Islam Negeri (UIN) maupun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

JIL

Pada 2001 Jaringan Islam Liberal (JIL) didirikan di Jakarta. Organisasi (lebih tepatnya gerakan) ini melengkapi munculnya organisasi Islam serupa yang sudah ada lebih dulu: Rahima, Lakpesdam, Puan Amal Hayati, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ). Sejak awal, JIL diniatkan sebagai payung atau penghubung organisasi Islam Liberal yang ada di Indonesia. Karena itu, gerakan ini tak memakai nama organisasi atau lembaga, tapi jaringan. Dengan nama jaringan, JIL berusaha jadi komunitas tempat para aktivis Muslim berbagai organisasi Islam Liberal berinteraksi dan bertukar pandangan secara bebas.

Lewat programnya, seperti diskusi publik, talkshow, sindikasi media, dan workshop, JIL berusaha konsisten, mempromosikan dan menyebarluaskan gagasan nahdah. Perhatian utama JIL: bagaimana menciptakan dan menjaga ruang kebebasan di Indonesia. Sebagaimana tokoh Islam Liberal awal, JIL meyakini kebebasan adalah kunci bagi kesejahteraan dan kebahagiaan. Tak ada kebahagiaan tanpa kesejahteraan dan tak ada kesejahteraan tanpa kebebasan.

Maret ini tak terasa JIL memasuki usia keenam. Sebagai gerakan, ia masih muda. Sebagai pemikiran, JIL adalah ujung dari mata rantai gerakan pembaharuan Islam yang sudah berusia lebih dari dua abad. Orang yang menyadari betapa penting merawat cita-cita nahdah pasti akan gembira dengan ulang tahun JIL sebab ulang tahun JIL bukanlah perayaan sekelompok orang, tapi perayaan sebuah gerakan pencerahan bagi umat Islam di Indonesia. Selamat merayakan ulang tahun JIL. Selamat merayakan kebebasan.

Luthfi Assyaukanie Pendiri JIL, Peneliti Freedom Institute, dan Dosen Universitas Paramadina, Jakarta